Biro Sebagai Unit Pemerintahan

Biro Sebagai Unit Pemerintahan

Biro sebagai Unit Pemerintahan

Dalam tulisan Charles T. Goodsell Biro menjadi tendensi utama pembahasannya, “Biro” dalam konteks ini biro bukan sebagai pelaku dari satu aspek pemerintahan tetapi sebagai bagian integral  dari seluruh proses. Oleh karena itu Charles T. Goddsell lebih menganalisis biro sebagai “unit” lembaga sebagai “bagian” dari pemerintahan. Selanjutnya nilai-nilai birokrasi memberikan kontribusi besar terhadap pemerintahan secara keseluruhan, pandangan yang hanya bisa dibuat dengan menggunakan perbedaan lain dari biasanya. Bahkan, dibandingkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan  lainnya kontribusi biro muengkin lebih besar.

Selanjutnya Goddsell menjelaskan definisi “Biro” dalam konteks ini adalah semua kementrian, departemen, atau subunit sektor publik yang dibebankan dengan tanggung jawab admintrasi dan dioperasikan pada biaya publik. Dan biro dalam pandangan Goddsell bisa terletak di eksekutif, legeslatif atau yudikatif.

Pemerintahan dalam konteks ini dalam Robert Keohane dan Josep Nye menyebutnya proses dan lembaga, baik formal atauapun informal yang memandu dan mengedalikan kegiatan kolektif dari kelompok ( Keohane dan Nye 2000:12).

Dalam pemikiran Goodsell pemerintahanterdiri dari dua hal mendasar, dan dalam beberapa hal yang berlawanan, a) Peraturan dan b) Respon. Dalam salah satu karya klasiknya, Carl fraderich mendefinisikan peraturan  sebagai “kekuasan politik yang dilembagakan” yaitu penggunaan  yang distabilkan dan tersruktur dari otoritas terlegitimasi (1963:180) sedangkan respon sebailnya adalah sumber dari pengaruh demokratis pada peraturan. Esensinya adalah reaksi eksternal, seperti ketika pemerintah “ respon pada penentu luar’. Mengutif Friedrich lagi (1963:310). Dalam sistem demokrasi respon beroperasi baik untuk pemerintah, seperti ketika perarutran tidak populer mengarah ke pemilu yang menempatkan rezim baru berkuasa.

Selanjutnya Goodsell mengkaji politik demokrasi modern seperti Inggris dan Amerika Serikat, dalam kajian tersebut di pertanyakan fungsi apa  yang dilakukan biro dengan sehubungan dengan peraturan di satu tangan dan respon di sisi lain?. Dalam menjawab pertanyaan hasil penelitian Goodsell membagi kedalam  tiga hal. Pertama adalah kemampuan biro untuk pemerintahan kedua kontribusinya terhadap pemerintahan, dan tantangan dalam pemerintahan.

Kontribusi Biro Dalam Pemerintahan :Respon Terhadap Pemerintahan

Dalam bagian ini bagaimana biro membantu warga Negara dan kelompok masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan atau peraturan? dan bagaimana melakukannya?. Penulis disini mencontohkan lima kasus empiris yang bisa dipertimbangkan untuk dikaji.

Perwakilan Pemerintah

Sejumlah peneliti telah menyelidiki apakah biro di Washington mematuhi atau mengabaikan penguasa politik mereka. Dan dalam sebuah studi prilaku biro dalam membuat kebijakan, Cornell Hooten menemukan bahwa semantara birokrat individu tentu saja lebih memilih tujuan  pribadi pada kebijakan, untuk secara sadar dan terarur dari pejabat politik yang memimpin organisasi mereka.di di saat yang sama pegawai negeri sipil selektif dalam  mengambil tindakan  terhadap inisiatif kebijakan.

Perwakilan Birokrasi

Dalam birokrasi, keterwakilan dari berbgai komponen masyarakat sangat perlu untuk diperhatikan baik dari segi gender jenis kelamin, , kemampuan teknis dan bahkan ras. Sebagai contoh birokrasi di Amerika terutama di tingkat atas tampaknya lebih refresentatif daripada di Negara-negara lain. Misalnya laki-laki kulit putih masih tidak proporsional dan kadang-kadang  dominan. Namun pada perkembangannya telah menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Antara tahun 1990-2000 porsi Pegawai Negeri Sipil federal tumbuh dari 27-30 persen,dengan keterwakilan Ras dari Afrika-Amerika, Hispanik, Asia, dan penduduk asli Amerika. Begitu juga dengan keterwakilan kaum perempuan yang menduduki jabatan serta pegawai negeri sipil di birokrasi meningkat signifikan. Dalam perang dunia tingkat keterwakilannya hanya 24 persen meningkat tajam pada tahun 1990-2000 menjadi 45 persen.

Inovasi sektor Publik 

Inovasi pegawai negeri dalam menjalankan birokrasi sector publik telah menjadi topic yang hangat untuk diperbincangkan untuk menjadi topic suatu penelitian. Dalam studi sosiologi yang klasik menemukan bahwa birokrat kurang menerima perubahan dari pada pegawai yang bekerja pada perusahan swasta. Begitu juga sebaliknya tergantung studi kasus di setiap Negara dan instansi sangat berbeda dan bersifat situasional. Sebagai contoh Lembaga Swadaya Masyarakat Ford Foundation  yang dikelola oleh Kennedy School di Harvad, sering memberikan penghargaan kepada birokrasi yang inovatif dalam pelayanan public. Para pemenenag pertama, kedua, dan ketiga setelah dilakukan kajian dan analisa di berbagai biro menemukan bahwa inovator atau kemunculan ide baru dari birokrasi  paling sering dilakukan oleh manajer tingkat menengah dan staf yang berada di garis depan. Mereka jauh melampau pejabat terpilih atau kepala biro dan lembaga. Dalam studi lain yang dilakukan oleh John Donahue (1999), disimpulkan  bahwa factor utama  yang membuat inovasi sukses adalah kebanggaan terhadap pfofesi  dalam birokrasi.

Nilai Kemasyarakatan

Selain kecenderungan untuk inovasi, nilai-nilai pegawai negeri tampaknya berdiri terpisah antara satu dengan yang lainnya.  Dalam penelitian Gregory Lewis (1990:223) menemukan bahwa pegawai negeri sipil lebih toleran terhadap kebebasan berbicara. Sedangkan untuk para profesionalitas dan manajer tingkat toleransinya lebih tinggi lagi. Selanjutnya dalam sebuah studi  yang berusaha untuk membandingkan pegawai negeri sipil dengan masyarakat umum pada komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, William Blair dan James Garand (1995) menyimpulkan bahwa birokrat lebih cenderung untuk mendukung hak-hak minoritas politik dan social serta gender dan kesetaraan ras. Demikian juga Gene Brewer dan Sally Seldon (1998) telah mencatat bahwa pegawai negeri sipil lebih memungkinkan disbanding warga lainnya untuk menjadi bagian dari kelompok sipil, social, dan masyarakat. Mereka juga lebih mungkin untuk memilih, mendukung kandidat, dan terlibat dalam organisasi politik. Selanjutnya Brewer (2003:14-16) mengamati bahwa pegawai negeri sipil, dibandingkan masyarakat umum mendapat skor yang lebih tinggi pada indeks kepercayaan social.

Partisipasi Publik

Selama bertahun-tahun  birokrasi telah melakukan upaya-upaya untuk melibatkan masyararakat secara langsung dalam perencaan , manajemen, operasi, dan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan. Kajian penelitian Roza Tsagarrousia, dikatakan bahwa ratusan kota-kota di Amerika dan Eropa telah menciptakan jaringan sipil yang digunakan untuk memperkaya proses demokrasi. Dengan menggunakan kombinasi dari  teknologi digital, internet, telekomunikasi interaftif radio dan visual, dan teknologi lainnya.

Obeservasi dan Respon terhadap Birokrasi

Yang pertama adalah dalam proses pemilihan pimpinan publik dalam pemilu birokrasi berperan dalam penyelenggaran pesta demokrasi dan birokrasi loyal akan pimpinan yang terpilih serta menjalankan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya. Selain itu birokrasi dijabat oleh pegawai negeri sipil yang memiliki sumber daya yang profesionalitas. Kedua birokrasi terlibat aktif dalam mengarahkan demokrasi populer. Dalam arti menerima kebijakan langsung dari kelompok-kelompok dalam masyarakat dan dari warga negara individu di masyarakat.